DPRD Kukar Pastikan Program Beasiswa Tetap Jadi Prioritas dalam APBD Perubahan 2025

img

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menegaskan bahwa program beasiswa daerah tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025.

Ia mengatakan, meskipun kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit, DPRD tetap mengawal agar beasiswa tidak terdampak pemangkasan.

“Beasiswa harus dipastikan clean dan bisa terbayarkan. Kalau sudah disetujui, maka pencairannya harus segera dilakukan dan sampai kepada penerima,” tegas Ahmad Yani, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, keberadaan program beasiswa Kukar sangat penting karena menjadi salah satu bentuk investasi pemerintah daerah di bidang sumber daya manusia. Karena itu, pihaknya menilai tidak boleh ada hambatan dalam proses penyaluran.

Selain memastikan keberlanjutan beasiswa, DPRD juga akan mengawasi ketepatan sasaran penerima. Ahmad Yani menekankan agar seluruh mekanisme verifikasi dan distribusi dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Jangan sampai ada yang berhak tapi tidak menerima. Begitu juga jangan sampai ada penyalahgunaan. Ini harus betul-betul kita pastikan bersih,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan efisiensi pada pos anggaran lain, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Dengan begitu, anggaran yang tersedia bisa lebih fokus dialokasikan pada program prioritas, termasuk beasiswa, pendidikan, dan belanja wajib lainnya.

DPRD Kukar, kata Yani, juga akan menyeimbangkan kebutuhan belanja di sektor lain tanpa mengurangi komitmen terhadap pendidikan.

“Banyak sekolah masih rusak dan perlu perbaikan, tetapi beasiswa tetap harus jalan. Dua-duanya penting, dan ini yang sedang kita bahas dalam KUA-PPAS perubahan,” jelasnya.

Ia menegaskan kembali bahwa DPRD siap melakukan pembahasan intensif dengan pemerintah daerah agar beasiswa tetap terlaksana sesuai komitmen awal.

“Intinya, jangan ada alasan keterlambatan. Begitu sudah diketok, maka harus segera dicairkan,” pungkasnya.(adv)